Opini: Negara Anti Rakyat

Oleh Mayshiza Widya*

Berita di TV, Koran, dan media elektronik seperti internet telah banyak mengungkap berbagai fakta tentang sepak terjang pejabat Negara yang korup. Berbagai persoalan perlahan namun pasti mencuat dimuka publik satu persatu. 

Namun yang mengherankan, tidak ada perasaan malu sama sekali yang mereka tunjukkan sebagai wujud penyesalan karena telah berbuat lalim kepada rakyat. 

Bahkan seolah mereka telah lupa bahwa keberadaan mereka sebagai wakil rakyat harusnya benar-benar terealisasi sebagai penyambung lidah rakyat, bukan sibuk menumpuk kekayaan dan menunjukkan kerakusan serta ketamakan terhadap uang rakyat. Sehingga slogan pro rakyat bukan rekayasa politik berkedok kampanye demi kedudukan sebagai pejabat Negara semata.

Yang lebih ironis, Justru mereka yang kasusnya terseret ke ranah hukum dan telah divonis bersalah oleh pengadilan nyatanya justru berkoar didepan media bahwa merekalah yang terzholimi, dikambinghitamkan, atau sengaja dijadikan tumbal untuk menyelamatkan  nama baik segelintir elite yang tengah berkuasa sebagai peralihan isu, tentunya agar kasus tersebut tidak merembet kemana-mana. Korupsi berantai dan melibatkan banyak oknum penegak hukum dan pemerintahan itu meski sedikit samar namun akhirnya terbaca juga oleh publik. Anggapan bahwa mereka akan mendapat simpati dari rakyat dengan retorika yang terlontar lewat berbagai media justru membuat publik muak dan memendam kebencian yang besar terhadap sikap kemunafikan yang mereka tunjukkan.

Tak pelak kebusukan para elite politik membuat kondisi rakyat kian terpuruk. Sehingga wajar jika mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang kini berkuasa ditunjukkan dalam berbagai aksi demontrasi dan oto kritik oleh para pengamat politik dan aktivis gerakan lewat media cetak maupun elektronik, pamphlet dan selebaran. Tragisnya lagi, pemerintahan justru menyikapi kemarahan public ini dengan kebijakan-kebijakannya yang semakin tak masuk akal, seperti; kenaikan gaji kepala daerah. Padahal rakyat kian terbenam dalam polemic kebijakan Negara yang makin tak manusiawi.